15 Pengertian Pajak: Ciri-ciri dan Fungsi Pajak Menurut Ahli

Pengertian Pajak atau Tax | Inilah pengertian pajak menurut para ahli yang sering dijadikan acuan benar dalam mengetahui apa itu pajak. Pajak atau Tax adalah suatu pungutan wajib yang mesti dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan akan dimanfaatkan atas kepentingan masyarakat dan pemerintah secara umum. Rakyat yang sudah membayar pajak tak akan merasakan manfaat pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama atau umum. Jadi bukan diperuntukkan kepada kepentingan pribadi. Tax atau Pajak adalah salah satu sumber pendanaan pemerintah untuk bisa melakukan pembangunan baik itu untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak bisa dipaksakan karena diadakan atas payung undang-undang.

Pengertian Pajak, Fungsi dan Ciri-cirinya

pengertian-pajak

Pengertian Pajak

Mengacu Undang-undang KUP No.28 tahun 2007 pada pasal 1 ayat 1 bahwa Pengertian Pajak adalah suatu konstribusi wajib untuk negara yang terutang dari badan atau orang pribadi yang memiliki sifat memaksa atas undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dipakai untuk kebutuhan negara yang sebesar-besar terhadap kemakmuran masyarakat. Berdasarkan dari Pengertian Pajak tersebut maka pajak mempunyai beberapa ciri-ciri sebagai berikut.

Ciri-ciri Pajak

1. Pajak adalah Konstribusi Wajib bagi warga negara
Artinya bahwa pada setiap orang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Akan tetapi hal tersebut hanya berlaku kepada warga negara yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Yakni warga negara yang mempunyai penghasilan tidak terkena pajak atau PTKP yang lebih dari 2.050.000 perbulan. Kalau anda seorang pegawai atau karyawan baik itu pegawai pemerintah atau karyawan swasta dengan memiliki penghasilan lebih dari 2 jutaan rupiah maka sudah wajib untuk membayar pajak. Kalau anda seorang wirausaha maka setiap penghasilan akan diberikan pajak sebesar 1 persen dari total penghasilan bruto atau kotor (berdasarkan PP 46 tahun 2013).

2. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap warga negara

Kalau seseorang telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif maka wajib untuk melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan undang-undang pajak telah dijelaskan bahwa kalau ada seseorang secara sengaja tak melakukan pembayaran pajak yang semestinya dibayarkan maka akan terkena ancaman hukuman secara pidana atau sanksi administratif.

3. Warga negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Pajak itu memiliki perbedaan dengan retribusi. Contoh retribusi yaitu saat memperoleh manfaat parkir, maka anda mesti membayar sejumlah uang yakni retribusi parkir, akan tetapi pajak tak seperti pemaknaannya. Pajak adalah salah satu sarana upaya pemerataan pendapatan warga negara. Jadi saat membayar pajak dalam jumlah tertentu maka anda secara tidak langsung menerima manfaat pajak yang telah dibayarkan, yang akan anda peroleh berupa perbaikan atau perombakan jalan raya didaerah anda, mendapatkan beasiswa pendidikan untuk anak anda, fasilitas kesehatan gratis untuk keluarga dan lain-lainnya.

4. Berdasarkan Undang-undang

Pajak telah diatur dalam undang-undang negara. Terdapat beberapa undang-undang yang sudah mengatur tentang mekanisme perhitungan, pelaporan pajak dan pembayaran.

Pengertian Pajak dari sudut Pandang Hukum dan Ekonomi

Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang utama, pajak mempunyai nilai strategis dalam pandangan hukum dan ekonomi. Berdasarkan 4 ciri-ciri pajak yang ada diatas maka ada 2 pandangan mengenai pajak yakni.

a. Pajak dari sudut Pandang ekonomi.
Hal ini dapat dinilai dari beralihnya sumber daya daripada sektor privat atau warga negara menuju sektor publik atau masyarakat. Hal tersebut memberikan gambaran mengenai pajak menyebabkan 2 situa menjadi berubah yakni pertama, akan berkurangnya kemampuan individu dalam melakukan penguasaan sumber daya untuk kepentingan penguasaan jasa dan barang. Kemudian kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam melakukan penyediaan barang dan jasa publik yang menjadi kebutuhan masyarakat.

b. Pajak dari Pandangan Hukum

Sudut pandang ini terjadi karena adanya suatu ikatan yang muncul karena undang-undang yang mengakibatkan munculnya kewajiban negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Dimana negara memiliki kekuatan untuk melakukan pemaksaan dan pajak tersebut dipakai untuk penyelenggaraan pemerintah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut mesti didasari oleh undang-undang, sehingga menjamin adanya suatu kepastian hukum, baik untuk petugas pajak sebagai pengumpul pajak dan wajib pajak yang menjadi pembayar pajak.

Fungsi Pajak bagi Masyarakat dan negara

Pajak mempunyai peran yang signifikan untuk kehidupan bernegara, secara khusus pada pembangunan. PAjak termasuk sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluarn yang diperlukan termasuk pengeluaran yang bertujuan untuk pembangunan. Sehingga pajak memiliki fungsi yaitu

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak termasuk sumber pemasukan keuangan negara dengan memiliki cara mengumpulkan uang atau dana dari wajib pajak dimasukkan ke kas negara untuk melakukan pembiayaan pembangunan nasional atau pengeluaran negara yang lainnya. Sehingga fungsi pajak termasuk sumber pendapatan negara yang mempunyai tujuan dalam menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak termasuk alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur ini antara lain:

– Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk bisa mendoraong kegiatan ekspor semisal pajak ekspor barang.
– Pajak bisa dipakai untuk menghambat laju inflasi
– Pajak bisa menarik dan mengatur investasi modal yang dapat membantu perekonomian supaya bisa semakin produktif
– Pajak bisa memberikan perlindungan atau proteksi atas barang produksi yang berasal dari dalam negeri. Contohnya pajak Pertambahan nilai atau PPN.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi

Pajak bisa kita gunakan untuk melakukan penyesuaian dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak bisa digunakan sebagai penstabil keadaan dan kondisi perekonomian seperti pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, mengatasi inflasi, sehingga jumlah uang yang telah beredar bisa dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi terjadinya deflasi atau kelesuan ekonomi maka pemerintah mesti berupaya menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa ditambah dan deflasi bisa kita atasi.

Dari keempat fungsi pajak yang ada diatas merupakan fungsi dari pajak secara umum ditemukan diberbagai negara. Kalau untuk indonesia sekarang ini pemerintah ternyata lebih fokus kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga pemerintah yang menjadi pengelola perpajakan negara di Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada pada naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak itu berada pada anggota masyarakat itu sendiri untuk dapat memenuhi segala kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem self assesment yang sudah dianut pada sistem perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan, penyuluhan dan pengawasan kepada rakyat indonesia. Dalam pelaksanaan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk sebaik mungkin memberikan pelayanan untuk masyarakat sesuai dengan visi dan misi direktorat jenderal pajak.

Jenis Pajak yang Dipungut Pemerintah dari Masyarakat

Terdapat beberapa jenis pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang bisa digolongkan mengacu sifat, objek pajak, subjek pajak dan instansi pemungut.

Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak sudah digolong menjadi 2 jenis yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a) Pajak Tidak Langsung atau Indirect Tax.

Pajak tak langsung termasuk pajak yang hanya diberikan untuk wajib pajak kalau melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Sehingga pajak tak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, akan tetapi hanya bisa dipungut kalau terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang dapat menyebabkan kewajiban membayar pajak. Salah satu contohnya: Pajak penjualan atas barang mewah, dimana pada pajak ini hanya diberikan kalau wajib pajak telah menjual barang mewah.

b) Pajak Langsung (Direct Tax)

Pajak langsung termasuk pajak yang telah diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang telah dibuat oleh kantor pajak. Pada surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang mesti dibayarkan wajib pajak. Pajak langsung mesti ditanggung oleh seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak bisa dialihkan kepada pihak yang lainnya. Salah satu contohnya:Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

2. Jenis Pajak Berdsarkan Instansi Pemungut

berdasarkan instansi pemungutnya, bahwa pajak sudah digolongkan menjadi 2 jenis yakni pajak negara dan pajak daerah.

a) Pajak Daerah atau Lokal
Pajak daerah termasuk pajak yang telah dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas hanya untuk rakyat daerah itu saja sendiri, baik yang dipungut pada pemda tingkat I maupun Pemda Tingkat II. Contohnya: pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel dan masih banyak lagi yang lainnya.

b) Pajak negara (pusat)

Pajak negara termasuk pajak yang telah dipungut oleh pemerintah pusat lewat instansi terkait seperti Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak maupun kantor inspeksi pajak yang sudah tersebar di seluruh Indonesai. Salah satu contohnya, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan masih banyak lagi yang lainnya.

3. Jenis Pajak berdasarkan Subjek Pajak dan Objek Pajak

Berdasarkan subjek dan objeknya, pajak telah digolongkan terbagi menjadi 2 jenis yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

a) Pajak Objektif
Pajak Objektif yaitu pajak yang pengambilannya mengacu pada objeknya. Salah satu contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk, pajak impor dan masih banyak lagi yang lainnya.

b) Pajak Subjektif
Pajak subjektif merupakan pajak yang dalam pengambilannya berdasarkan subjeknya. Salah satu contohnya yaitu pajak penghasilan dan pajak kekayaan.

Semua pengadministrasian yang memiliki hubungan dengan pajak pusat maka dilaksanakan di kantor pelayanan pajak (KPP), kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP), kantor wilayah direktorat jenderal pajak dan kantor pusat direktorat jenderal pajak. Sedangkan untuk pengadmnistrasian yang memiliki hubungan dengan pajak daerah maka dilaksanakan di kantor dinas pendapatan daerah atau kantor perpajakan daerah yang ada dibawah pemerintah daerah setempat.

Demikianlah informasi tentang Pengertian Pajak, ciri-ciri dan fungsinya. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat kepada anda yang sedang membutuhkan informasi mengenai pengertian pajak.

15 Pengertian Pajak: Ciri-ciri dan Fungsi Pajak Menurut Ahli | Fajar | 4.5